Jakarta, 14 Agustus 2026 – Forum Risk Communication and Community Engagement (RCCE) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wahana Visi Indonesia (WVI), Inke Maris & Associates, dan Reconstra menggelar diskusi publik membahas temuan dan tindak lanjut Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak. Diskusi berlangsung Kamis, 13 Agustus 2026, di Auditorium Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian dan lembaga lain yang menangani isu anak, Forum Anak Nasional, organisasi profesi, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan internasional, jurnalis, dan sektor swasta.
Data CKG Anak selama setahun (Februari 2025–Februari 2026) mengungkap sejumlah masalah kesehatan anak. Pada balita (0-5 tahun), 65.655 anak terdeteksi berisiko TB, 69.392 anak gizi kurang, dan 86.971 anak stunting. Sementara pada anak usia sekolah (6-18 tahun), 1.207.798 anak mengalami gangguan penglihatan, 2.339.452 anak gangguan pendengaran, 1.194.634 anak gizi kurang, dan 876.351 anak memiliki berat badan berlebih. Anemia juga ditemukan pada 363.529 siswa laki-laki maupun perempuan kelas 1 SMP dan 184.050 siswa perempuan SMA kelas 1. Seratus persen (100%) siswa SMA yang menjalani CKG ditemukan mengalami gigi berlubang. Masalah lain yang ditemukan adalah gangguan kesehatan mental, yakni sebanyak 343.302 anak mengaku memiliki gejala cemas dan 343.784 anak mengaku memiliki gejala depresi.
Temuan CKG anak menegaskan pentingnya membangun ekosistem untuk menjaga kesehatan anak. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, forum anak, organisasi profesi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media diperlukan untuk meningkatkan kualitas program CKG dan menangani berbagai masalah kesehatan anak.
Hasbi dan Farah, perwakilan siswa SMP dan SMA yang telah menjalani CKG di sekolah, menyampaikan pengalaman dan aspirasi mereka langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi. Keduanya menyoroti waktu tunggu yang lama, minimnya edukasi tentang jenis-jenis pemeriksaan, serta hasil CKG yang belum mereka terima.
Sejumlah kekhawatiran turut disampaikan peserta diskusi, di antaranya pentingnya menjaga kerahasiaan data CKG untuk mencegah stigma dan diskriminasi terhadap anak dengan kondisi kesehatan tertentu, melibatkan anak sebagai subjek dalam pelayanan yang ramah dan sesuai kebutuhan, serta memastikan hasil CKG tidak berhenti pada skrining, tetapi menjadi dasar tindak lanjut konkret bagi kesehatan setiap anak sekaligus bahan evaluasi program dan kebijakan kesehatan anak secara lebih luas.
Menanggapi masukan dari Forum RCCE dan Forum Anak Nasional, Menteri Kesehatan menyampaikan penghargaannya atas partisipasi semua pihak serta memastikan semua masukan akan menjadi perhatian, terutama aspirasi yang disampaikan langsung oleh perwakilan anak. “Ini penting. Kami harus terus berbenah dan memperbaiki program CKG agar betul-betul bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak, melakukan intervensi sebelum anak jatuh sakit, serta mendukung kesehatannya hingga dewasa,” ujarnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mendukung penuh pelibatan anak secara aktif. Ia menegaskan, hasil skrining tidak boleh sekadar menjadi arsip pemerintah. “Data ini bukan hanya angka mati di komputer, tetapi harus disampaikan kepada orang tua agar mereka tahu kondisi anaknya dan langkah edukasi apa yang harus dilakukan selanjutnya,” kata Arifatul.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, hingga Forum Anak di tingkat kelurahan untuk memastikan intervensi kesehatan berjalan masif dengan bahasa yang mudah dipahami anak.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menekankan bahwa CKG merupakan bagian penting dari upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan anak sejak dini dan sepanjang siklus kehidupan. “Sebagian besar beban kesakitan dan kematian pada setiap siklus hidup sebenarnya dapat dicegah. Karena itu, CKG harus menjadi pintu masuk untuk menemukan risiko dan masalah kesehatan sedini mungkin, kemudian memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti agar anak dapat tumbuh sehat dan memasuki fase kehidupan berikutnya dengan kondisi kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua Forum RCCE, Rizky Ika Syafitri, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil, termasuk anak-anak, dalam desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi program CKG. Rizky juga menegaskan pentingnya integrasi program CKG anak dengan program kesehatan dan gizi anak lainnya, seperti imunisasi, pemberian tablet tambah darah, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), agar hak kesehatan anak terpenuhi secara utuh. “Kami mengapresiasi Menteri Kesehatan dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan bagi program CKG,” ujarnya.
Tentang Forum RCCE
Dimulai sejak Februari 2020, UNICEF bersama IFRC menerima mandat dari UN Humanitarian Country Team untuk mengkoordinir kelompok kerja RCCE dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 bersama pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, praktisi, badan usaha dan lain-lain.
Saat kasus COVID-19 terus menurun dan isu kesehatan masyarakat lainnya perlu ditangani, Pokja RCCE menerima mandat melalui Keputusan Menteri Kesehatan no. 1461 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Program Kesehatan Prioritas untuk berkontribusi dalam upaya penanganan kesehatan dari aspek komunikasi, perubahan perilaku dan pelibatan masyarakat.
Narahubung
Basra Amru 087701091998