Jakarta, 17 September 2026 – Kementerian Kesehatan bersama mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9), untuk merespons hoaks yang dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak hingga memicu wabah campak dan polio di sejumlah daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi dan praktisi menjadi bagian penting dalam kolaborasi ini.
Sepanjang tahun 2025–2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terjadi wabah atau kejadian luar biasa penyakit campak di sejumlah daerah dengan korban meninggal sebanyak 72 anak. Selain campak, penyakit polio yang menimbulkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali mewabah pada tahun 2023-2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wabah atau kejadian luar biasa penyakit muncul karena tidak adanya kekebalan penyakit di masyarakat sehingga virus mudah menyebar dari satu anak ke anak lainnya dan menyebabkan kesakitan, disabilitas, dan kematian.
Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan nasional imunisasi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 95 persen pada 2023, menjadi 87 persen pada 2024, dan hanya mencapai 80 persen pada 2025. Padahal untuk membentuk kekebalan di masyarakat dibutuhkan cakupan imunisasi sebesar 90–95 persen secara universal atau merata sampai tingkat kabupaten/kota. Selain imunisasi, hoaks kesehatan yang beredar di masyarakat cukup banyak, termasuk tentang tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), sampai dengan program pemberian vitamin dan suplemen untuk imunitas tubuh.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat, hoaks kesehatan adalah salah satu hoaks yang paling banyak menyebar di masyarakat. Sepanjang periode Agustus 2018 sampai September 2026 terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Imunisasi adalah salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.
Upaya melindungi masyarakat saat ini bukan hanya dengan memberikan layanan kesehatan seperti pemerikasaan kesehatan gratis, pengobatan dan imunisasi. Membekali masyarakat dengan pesan kesehatan yang menarik dan mudah dipahami perlu dilakukan agar warga sadar dan mau memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang ada.
Menghadapi ancaman hoaks yang seluas dan semasif itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup.
“Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama,” jelas Wamenkes Dante.
Lebih lanjut, Wamenkes Dante menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengubah cara kerja penanganan hoaks dari yang selama ini masih bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang terstruktur dan terorganisir.
“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri menyampaikan bahwa lokakarya hari ini bertujuan membangun ekosistem untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, platform untuk dapat menangani hoaks dengan lebih efektif dan efisien. Selain membahas perbaikan strategi komunikasi kesehatan, lokakarya hari ini juga mencakup simulasi mekanisme kerja mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi sampai dengan respon hoaks yang melibatkan banyak pihak.
“Output hari ini adalah, kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi.” Terang Rizky.
Rizky juga menambahkan bahwa meskipun pada tahun 2026 ini Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi mencapai angka 81,72 persen, literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat masih harus terus ditingkatkan.
Aqueelah Johnson, Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan bahwa peredaran hoaks adalah masalah global yang dialami banyak negara di dunia. Selain menimbulkan keresahan, hoaks kesehatan dapat membahayakan jiwa. Pemerintah Amerika melalui proyek Global Health Security yang dikelola oleh Department of State menyambut baik inisiatif kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.
“Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah Johnson, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Narahubung: Nadhir Wardhana (+62 813-8606-1657)